Dalam rangka melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Bhakti melaksanakan penyuluhan hukum terpadu dengan tema membangun masyarakat cerdas hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum sebagai bagian dari kegiatan pengganti atau Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu yang diikuti 111 orang mahasiwa KP-KKN Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti tersebut dimulai dengan pelepasan oleh Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak, Rahmatullah Rizieq, Jumat (21/07/2017).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Yenny AS berharap, dengan adanya kegiatan tersebut mahasiswa dapat berkomitmen bersama dan siap melakukan pembinaan keluarga sadar hukum, serta desa atau kelurahan sadar hukum.

“Komitmen tersebut sebagai implementasi dituangkannya Nota Kesapahaman atau MoU antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Fakultas Hukum pada tahun 2015,” ujarnya, Senin (31/07/2017).

Yenny AS menuturkan, peserta KP-KKN dibagi menjadi 11 kelompok yang disebar ke-11 desa dan 2 Kecamatan di Kabupaten Mempawah.

Adapun 11 tersebut adalah Desa Kuala Secapah, Desa Pasir, Desa Penibungan, Desa Sengkubang, Desa Malikian, Desa Semudun, Desa Mendalok, Desa Sungai Limau, Desa Sungai Bundung Laut, Desa Sungai Duri I.

“Materi penyuluhan hukum adalah pencegahan dan penanggulangan narkoba, administrasi kepedudukan, penyelesaian sengketa tanah, penggunaan IT dalam media sosial serta konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu,” katanya.

Menurutnya pula, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa atau kelurahan demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

“Keluarga sadar hukum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusahan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Sedangkan desa atau kelurahan sadar hukum adalah desa kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa atau kelurahan sadar hukum,” terangnya.

Dengan kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan mahasiswa tersebut, kata dia, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan pengembangannya wawasan keilmuan bagi mahasiswa.

Sementara itu, Rektor UPB Pontianak, Rahmatullah Rizieq menghimbau agar mahasiswa dalam kegiatan KP-KKN dapat menggali permasalah hukum yang ada di masyarakat dan selanjutnya dikaji serta diamati serta dapat memberikan rekomendasi kepada institusi pemegang peran guna pembinaan hukum lebih lanjut.

(Visited 48 times, 1 visits today)