Kepala Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, Agus Sugiatno menyatakan siap menerima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak untuk penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pada kegiatan diskusi dan wawancara mendalam yang dilakukan Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, kamis 23 Desember 2021 di Balai Desa Twi Mentibar.

Penelitian dengan tema “Kesiapterapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak ”dengan tim Yenny AS,SH,MH, Dr. Purwanto, SH,MHum  dan Dr. Siswadi,SH,MHum ini dilakukan menggunakan bantuan pendanaan program pembelajaran kolaboratif yang berorientasi pada Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan melakukan beberapa rangkaian kegiatan seperti sosialisasi dan diskusi dengan para mahasiswanya untuk melihat tingkat pengetahuan dan respon mahasiswa terhadap program MBKM tersebut, serta Diskusi Terfokus dengan para dosen dan tenaga kependidikannya.

Kesiapterapan program MBKM tersebut telah dilakukan dengan Menyusun kebijakan penyesuaian kurikulum MBKM dan panduan teknis pelaksanaan kegiatan MBKM tersebut dengan tahapan menampung masukan dan aspirasi dengan berbagai pihak, termasuk kesiapan dengan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Program Studi lain di lingkungan PerguruanTinggi sendiri serta beberapa perguruan tinggi di luar Kalbar seperti beberapa kampus di Bali yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Disamping FGD dan sosialisasi, Tim Peneliti juga melakukan survey dan wawancara kepada berbagai pihak yang akan digandeng sebagai mitra pelaksana MBKM untuk melihat kesiapterapan program MBKM tersebut, seperti yang dilakukan di Desa Twi Mentibar. Kesiapan desa tersebut adalah untuk pelaksanaan MBKM dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata-Tematik, dimana mahasiswa akan ditempatkan selama 1-2 semester. MBKM KKN-Tematik yang dirancang Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ini adalah program yang berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat dan Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sambas berupa pembinaan desa binaan untuk menuju Desa Sadar Hukum.

Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dalam program MBKM merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Fakultas Hukum UPB dalam hal ini mengusung tema membangun desa sadar hukum dengan melibatkan mahasiswa di desa sebagai paralegal mendampingi desa menuju desa sadar hukum. Dan Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Henny Damaryanti,SH,MHum Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti mengungkapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut diatas, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti telah bergerak mempersiapkan pelaksanaan program MBKM tersebut. Adapun program-program yang ditawarkan diantaranya Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Program Kegiatan Magang, Program Proyek Kemanusiaan, Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), serta Program Kegiatan Penelitian/Riset.

Lebih lanjut beliau menyatakan dengan kurikulum MBKM ini diharapkan juga dapat meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, mempersiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul, mandiri dan berintegritas, “

Dalam kesempatan FGD dengan para dosen dan tenaga kependidikan terkait kesiapterapan program MBKM ini, Prof. Dr. Ir. Rahmatullah Rizieq, M.Si. selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Panca Bhakti juga berujar Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dilaksanakan dengan memberikan kesempaatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Tantangan Perguruan Tinggi saat ini adalah menjawab tantangan masa depan, serta mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih siap dengan kebutuhan zaman. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan suatu kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk menjawab permasalahan diatas

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Kampanye Sosial Cegah Perkawinan Anak “Cepak” Menuju Desa Sadar Hukum Di Desa Twi Mentibar Kec. Selakau – Kab. Sambas” ini dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Desember 2021 di Kantor Desa Gugah Sejahtera yang dihadiri oleh Setcam, Danramil, Staf Bidang Hukum Pemkab Sambas, Aparatur Desa setempat, beserta tokoh masyarakat.

Henny Damaryanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua tim Pelaksana mengatakan, “Tim PKM Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dilaksanakan secara kolaboratif, dengan beranggotakan dari dosen internal Program Studi Ilmu Hukum, Rizki Amalia Fitriani, S. H., M. H dan Aleksander Sebayang, S H., M. H, 2 orang mahasiswa fakultas hukum, serta dosen dari program studi lain”.

“Kegiatan PKM ini dapat terlaksana atas bantuan pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis hasil penelitian Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2021”, tambahnya.

Kepala Desa Twi Mentibar, Agus Sugianto mengatakan, “ kami menyambut dengan tangan terbuka dan mengapresiasi terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat tim Kampanye Sosial Cegah Perkawinan Anak “Cepak” Menuju Desa Sadar Hukum Di Desa Twi Mentibar Kec. Selakau – Kab. Sambas” dengan adanya kegiatan dari PKM dari Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ini, masyarakat dapat memahami hak- hak anak yang diatur dan dilindungi dalam UUD NRI 1945 serta Peraturan dibawahnya.

Sementara itu diwaktu dan kegiatan yang sama Narasumber dari Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Barat Sri Ayu Septinawati, S.H., M. H menyatakan bahwa, “Perkawinan anak berkorelasi dengan rendahnya pendidikan anak, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan kompleks di masa depan seperti kekerasan terhadap anak, stunting/ gizi  buruk.”

“Peran orang tua dan lingkungan masyarakat secara aktif dapat dilakukan sebagai langkah preventif/ pencegahan salah satunya melalui Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), pemberian pemahaman secara berkelanjutan dapat mengubah paradigma berpikir masyarakat menuju Desa Sadar Hukum”, tambahnya