Siap Hadapi New Normal, FH UPB dan Kanwil Kemenkumham Sampaikan PHBS Melalui PKM

Siap Hadapi New Normal, FH UPB dan Kanwil Kemenkumham Sampaikan PHBS Melalui PKM

Menindaklanjuti MoU Kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham dalam bidang kekayaan intelektual, Fakultas Hukum UPB melibatkan mahasiswa KP-KKN untuk pertama kalinya melaksanakan penyuluhan hukum tidak langsung di masa pandemi ini.

Bertemakan Persiapan Menghadapi New Normal Terkait Pencegahan dan Pemutusan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 didampingi oleh dosen pembimbing dan tim Penyuluh Hukum Kemenkumham, para peserta terbagi menjadi 9 kelompok.

Sebagai Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) penyuluhan tersebut diharapkan dapat menyampaikan pesan 3 M yakni; menggunakan masker, mencuci tangan dengan benar dan menjaga jarak.

“Ini merupakan salah satu bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KP-KKN FH 2020. Melalui karya ini kita ingin menyampaikan pesan tentang bagaimana menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masa New Normal”, jelas Henny Damaryanty, S.H, M.Hum selaku Dekan FH.

Pemberian informasi dan penyuluhan hukum tidak langsung tersebut terdiri dalam dua bentuk yaitu, dalam bentuk leaflet/brosur dan video pendek berdurasi maksimal 3 menit.

“Pembuatan video dan poster penyuluhan ini merupakan salah satu bentuk dan metode penyuluhan hukum yang dilakukan dengan metode penyuluhan hukum tidak langsung. Metode penyuluhan hukum tidak langsung ini dilakukan karena kondisi pandemi covid 19 kita tidak bisa melalukan Penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat”, ujar Hj. Yenny AS, S.H, M.H.

Karya-karya ini selanjutnya akan disebarluaskan melalui media sosial setelah dilakukannya Monitoring dan Evaluasi. (MP)

Pengumuman Evaluasi Studi

Fakultas Ekonomi UPB Mulai Pengarsipan Digital Secara Bertahap

Perpustakaan dan pengarsipan merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan, pemikiran dan penemuan yang telah dihasilkan oleh masyarakat. Sebagai pusat pengetahuan dan peradaban, pengarsipan bukan hanya sekedar merawat dan mempertahankan koleksi. Seperti dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bhakti dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi, yang kemudian mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas pendokumentasian arsip khususnya skripsi melalui mekanisme digitalisasi.

Pengarsipan digital ini dilakukan secara bertahap dan beriringan dengan pengarsipan manual, yang mana dimaksudkan ialah dokumen yang dipindahkan kedalam bentuk digital merupakan dokumen yang sudah lama dan juga tersimpan datanya di tempat lain (perpustakaan).

Setelah dokumen tersebut dipindahkan dalam bentuk digital, Fakultas Ekonomi kemudian memusnahkan arsip manual tersebut dengan tujuan agar tidak menjadi bahan duplikasi atau  diperjualbelikan oleh orang yang tidak berhak.

“langkah ini kita ambil salah satunya untuk melindungi hasil karya ilmiah mahasiswa,” jelas pimpinan Fakultas Ekonomi UPB Pontianak

Dijelaskan pula oleh pimpinan FE bahwa kedepannya mahasiswa sudah tidak perlu lagi untuk membuat banyak hardcopy skripsi, karna akan diganti dengan kewajiban menyerahkan softcopy dalam bentuk PDF yang kemudian menjadi arsip fakultas. (MP)

Kanwil Kemenkumham Kalbar dan UPB Pontianak Sepakati MOU Kekayaan Intelektual

Kanwil Kemenkumham Kalbar dan UPB Pontianak Sepakati MOU Kekayaan Intelektual

Dr. Purwanto, SH, M.HUM bersama Kepala Unit Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama (KUIK) Dr. Donna Youla, S.P, M.E.M, menghadiri undangan dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM pada kamis (11/06/2020) siang. Mewakili Universitas Panca Bhakti (UPB), keduanya hadir dalam rangka pelaksanaan penandatanganan nota kesepakatan bersama di bidang kekayaan intelektual.

Bertempat di ruang aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, kegiatan ini membahas MOU yang ditujukan sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, jurnal, karya ilmiah, praktek hukum dan seminar. Kerjasama ini juga bertujuan untuk menyukseskan program dari kantor wilayah kementrian hukum dan HAM provinsi Kalimantan Barat serta Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pengembangan kekayaan intelektual dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  dalam hal ini menjadi salah satu isi dari kesepakatan tersebut. kedepannya kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh lingkungan keduanya.

“Melalui kerjasama antara UPB dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Barat ini, kita berharap dapat memberikan banyak manfaat terutama dalam bidang sosial bagi masyarakat terkait penyuluhan hukum. Selain itu juga dapat mengembangkan sentra kekayaan intelektual yang kita miliki”, ujar Rektor diruangannya. (MP)

Pin It on Pinterest

WhatsApp chat